INFORMASI DALAM PELAYANAN PENGADILAN

1. Profil Pengadilan meliputi:
   
   • Tugas, fungsi dan yurisdiksi Pengadilan;
   • Struktur organisasi Pengadilan;
   • Alamat, telepon, faksimili, situs resmi dan pos-el Pengadilan;
   • Profil singkat pimpinan Pengadilan;
   • Profil singkat pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama;
   • Daftar nama pejabat dan hakim di Pengadilan; dan
     
   • Lembar pengumuman Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dari KPK.
2. Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan.
3. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan.
4. Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding.

1. Hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas pembebasan biaya perkara, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan;
2. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan aparatur Pengadilan secara manual maupun elektronik;
3. Hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan aparatur Pengadilan;
4. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi, serta nama dan nomor kontak layanan informasi;
5. Hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi;
6. Biaya untuk memperoleh salinan informasi:
   • Informasi Elektronik diberikan tanpa biaya/secara cuma-cuma; dan
   • Informasi yang diberikan dalam bentuk cetak dikenakan biaya yang meliputi biaya penggandaan dan biaya transportasi jika menggunakan sarana berbayar.

1. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan Pengadilan yang paling kurang terdiri atas:
   • Nama program dan kegiatan;
   • Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
   • Target dan/atau capaian program dan kegiatan;
   • Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
   • Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang setidaknya meliputi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rencana kerja anggaran, proposal, dan sebagainya.
2. Ringkasan Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
3. Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, paling kurang terdiri atas:
   • Rencana dan laporan realisasi anggaran; dan
   • Neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
4. Ringkasan daftar aset dan inventaris.
5. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Ringkasan laporan akses informasi yang paling kurang terdiri atas:

1. Jumlah permohonan informasi yang diterima;
2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi;
3. Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak; dan
4. Alasan penolakan permohonan informasi.

Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Pengadilan.

1. Informasi tentang penerimaan calon aparatur sipil negara, calon hakim, hakim ad hoc, jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi pratama, dan/atau kebutuhan formasi hakim agung, yang paling kurang berisi:
   • Informasi penerimaan;
   • Tata cara pendaftaran;
   • Daftar posisi yang disediakan, jumlah formasi yang dibutuhkan, tahapan seleksi, serta persyaratan dan kualifikasinya;
   • Tahapan dan waktu proses rekrutmen;
   • Komponen dan standar nilai kelulusan; dan
   • Daftar calon yang telah lulus seleksi pada tahap tertentu dalam hal seleksi lebih dari satu tahap dan daftar yang diterima.
2. Kebijakan Mahkamah Agung berupa Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, dan kebijakan lainnya yang telah diterbitkan;
3. Daftar rancangan dan tahapan pembentukan Peraturan Mahkamah Agung yang sedang dalam proses pembentukan;
4. Yurisprudensi Mahkamah Agung;
5. Putusan Mahkamah Agung;
6. Laporan Tahunan Mahkamah Agung; dan
7. Rencana strategis Mahkamah Agung

1. Seluruh informasi lengkap yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh Pengadilan dan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud bagian IV.E, IV.F, dan IV.G.
2. Informasi lain yang:
   • Tidak termasuk kategori Informasi yang dikecualikan (bagian IV.I), yakni setelah dilakukan uji konsekuensi sebagaimana dimaksud bagian X;
   • telah dinyatakan sebagai Informasi yang dapat diakses berdasarkan keputusan PPID, putusan Komisi Informasi dan/atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
3. Pemohon informasi yang merupakan calon hakim dan calon aparatur sipil negara dapat meminta informasi mengenai hasil penilaian pada tahapan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.
4. Daftar Informasi Publik (DIP) yang paling kurang memuat:
   
   • nomor;
   • ringkasan isi Informasi
   • pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai Informasi;
   • penanggungjawab pembuatan atau penertiban Informasi;
   • waktu dan tempat pembuatan Informasi
   • bentuk Informasi yang tersedia (cetak atau elektronik); dan
   • jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.
5. Format DIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

1. Informasi dalam Register Perkara.
2. Data statistik perkara, antara lain; jumlah dan jenis perkara.
3. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara.
4. Laporan penggunaan biaya perkara.
5. Seluruh putusan dan penetapan Pengadilan, baik yang telah maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi), kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Naskah cetak dari putusan/penetapan pengadilan tidak dapat diberikan apabila sudah tersedia dalam SIP

1. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindaklanjutnya.
2. Langkah yang tengah dilakukan Pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim atau Aparatur pengadilan yang telah diketahui publik (sudah dimuat dalam media cetak atau elektronik).
3. Jumlah Hakim atau Aparatur yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan.
4. Inisial nama dan unit/satuan kerja Hakim atau Aparatur pengadilan yang dijatuhi hukuman disiplin, jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan.

1. Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung, dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah disahkan atau ditetapkan.
2. Naskah seluruh Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah disahkan atau ditetapkan yang mengikat dan/atau berdampak penting bagi publik, antara lain:
   • Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya Peraturan Mahkamah Agung;
   • Masukan dari berbagai pihak atas usulan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut, dalam hal tersedia;
   • Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut dalam tahap setelah draft awal sudah siap didisikusikan secara lebih luas;
   • Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; dan
   • Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut.
3. Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Rencana strategis dan rencana kerja Pengadilan.
5. Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan.
6. Informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat Pengadilan dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

1. Pedoman pengelolaan Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan.
2. Standar dan maklumat pelayanan Pengadilan.
3. Profil Hakim dan Aparatur Pengadilan yang meliputi:
   • Nama;
   • Riwayat pekerjaan;
   • Posisi;
   • Riwayat pendidikan; dan
   • Penghargaan yang diterima.
4. Data statistik kepegawaian, yang meliputi, antara lain, jumlah, komposisi dan sebaran Hakim dan Aparatur Pengadilan.
5. Anggaran pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya.
6. Surat perjanjian yang dibuat Pengadilan dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.
7. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali yang bersifat rahasia.
8. Agenda kerja pimpinan Pengadilan atau satuan kerja.