
DIREKTORI PUTUSAN	WEBSITE PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG	SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA	SISTEM INFORMASI PENGAWASAN	SURAT KETERANGAN ELEKTRONIK	E-LEARNING	LAPORAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	SISTEM PERADILAN ELEKTRONIK	JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Selamat datang di Portal PPID Pengadilan Negeri Singkawang

Regulasi

Super Admin Regulasi 27 June 2021 Hits: 1052

REGULASI

+ - PERATURAN MENGENAI KETERBUKAAN INFORMASI Click to collapse

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Singkawang
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Kelas I B Nomor W17-U2/646/OT.01.3/4/2022 tanggal 8 April 2022 tentang Penunjukan Pejabat dan Petugas Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Negeri Singkawang Kelas I B

+ - RANCANGAN PERATURAN MENGENAI KETERBUKAAN INFORMASI Click to collapse

Print

Bantuan Hukum
Permohonan Informasi
Pengaduan

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Read More

Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik Read More

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan Read More