Dilihat: 110

PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI, ADMINISTRASI, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN

 

ORGANISASI

PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI

REGULASI
Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Undang-Undang RI No.49 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.2 Th.1989 tentang Peradilan Umum
Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung
Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Th 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Th 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

ADMINISTRASI

PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI

REGULASI
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25 Th 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.41/SEK/SK/9/2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015-2019
Buku II Mahkamah Agung RI Pola Pembinaan, Pengendalian Dan Administrasi Peradilan Umum (Pola Bindalmin Peradilan Umum) Cetakan 2007
Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

KEPEGAWAIAN

PEDOMAN PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN

 

REGULASI
Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI
Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
Peraturan Pemerintah RI No.101 Th.2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Pemerintah RI No.53 Th.2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Pemerintah RI No.11 Th.2017 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
Undang-Undang RI No.08 Th.1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
Peraturan Pemerintah RI No.40 Th.2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16 Th.1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim
Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SE-19/PB/2014 Nomor 1/SE/2014 Tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional

KEUANGAN

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN

 

REGULASI
Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI No.65/PA/SK/XII/2019 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
Peraturan Menteri Keuangan No.37/PMK.02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018
Peraturan Menteri Keuangan RI No.11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018
Peraturan Menteri Keuangan No. 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga
Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Peraturan Pemerintah RI No. 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.05/2016 tentang Peruabahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyususnan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

 

Cetak