Dilihat: 805
PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI, ADMINISTRASI, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI
REGULASI |
Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung |
|
Undang-Undang RI No.49 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.2 Th.1989 tentang Peradilan Umum |
|
Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman |
|
Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung |
|
Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung |
|
Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Th 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Th 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
|
|
PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI
REGULASI |
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan |
|
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25 Th 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 |
|
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.834/SEK/SK/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia 2020-2024 |
Download |
Buku II Mahkamah Agung RI Pola Pembinaan, Pengendalian Dan Administrasi Peradilan Umum (Pola Bindalmin Peradilan Umum) Cetakan 2007
|
|
Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik |
|
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan |
|
Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik |
|
PEDOMAN PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN
REGULASI |
Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI |
|
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI |
|
Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya |
|
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. |
|
Peraturan Pemerintah RI No.101 Th.2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil |
|
Peraturan Pemerintah RI No.53 Th.2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. |
|
Peraturan Pemerintah RI No.11 Th.2017 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil |
|
Undang-Undang RI No.08 Th.1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian |
|
Peraturan Pemerintah RI No.40 Th.2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16 Th.1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil |
|
Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya |
|
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya |
|
Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim |
|
Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SE-19/PB/2014 Nomor 1/SE/2014 Tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional |
|
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
REGULASI |
Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara |
|
Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara |
|
Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara |
|
Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 |
|
Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI No.65/PA/SK/XII/2019 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya |
|
Peraturan Menteri Keuangan No.37/PMK.02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 |
|
Peraturan Menteri Keuangan RI No.11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018 |
|
Peraturan Menteri Keuangan No. 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga |
|
Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara |
|
Peraturan Pemerintah RI No. 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil |
|
Peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.05/2016 tentang Peruabahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyususnan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga |
|