Sosialisasi Pembangunan Bandar Udara Baru Kota Singkawang

Setelah dicanangkannya pembangunan Bandar Udara Baru di Kelurahan Pangmilang, Kecamatan Singkawang Selatan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Pada 18 Februari 2019. lalu, hari ini, 27 Juni 2019 bertempat di Aula SMK IV (Sekolah Pertanian Pembangunan) Kelurahan Sijangkung, Kota Singkawang, kembali digelar Sosilisasi Pembangunan Bandar Udara Baru Kota Singakwang, yang saat ini memasuki tahap Land Clearing sebagai rangkaian dari realisasi pembangunan bandara tersebut. Acara ini dihadiri oleh pimpinan berbagai instansi terkait di kota Singkawang, begitu juga halnya Ketua Pengadilan Negeri Singkawang, Bapak Sugeng Sudrajat, SH., MH.

Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan laporan oleh Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kota Singkawang, Bapak Hendryan, SE. Hadir pula dalam acara tersebut Walikota Singkawang, Ibu Tjhai Chui Mie, SE. yang memberikan sambutan dan arahan langsung. Pada kesempatan tersebut disampaikan pula paparan dari aspek hukum oleh TP4D Kejaksaan Tinggi Kalimanatan Barat, Bapak Husirwan dan paparan mengenai metode pekerjaan oleh Konsultan Pengawas, yang kali ini diberikan tanggung jawab pada CV, Jatria Graha Karsa. Dalam sosialisasi tersebut juga dibuka sesi tanya jawab dengan masyarakat seputar perealisasian pembangunan Bandar Udara Kota Singkawang tersebut.

Pada proses pembangunan bandara ini, Pengadilan Negeri Singkawang ikut berperan aktif dalam proses pembebasan lahan, dimana dari 69 persil bidang tanah yang dibayarkan oleh Pemkot Singkawang, sebanyak 27 persil menempuh jalur hukum ke Pengadilan Negeri Singkawang. Dari 27 persil tersebut, 20 persil ke Pengadilan Negeri, dikarenakan kepemilikan tanah, sedangkan sisanya 7 persil dikarenakan pemilik tanah tidak setuju dengan nilai ganti rugi yang sudah ditentukan tim penilai. Namun tidak sampai disitu saja, tugas Pengadilan Negeri Singkawang, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan pihak terkait lainnya dalam mengawal pembangunan bandara Kota Singkawang dari aspek hukum, berdasarkan tupoksiny dan kewenangannya masing-masing, akan tetap berlanjut hingga beroperasinya Bandara tersebut yang dijadwalkan pada tahun 2020 mendatang.


Print